Update Info Pasca Tsunami Mentawai

November 1, 2010 4:58:26 PM

Siaran Pers
KOALISI LUMBUNG DERMA
“Tanggap Darurat Lamban, Ancam Kemanusiaan”

“Distribusi bantuan yang lamban akan menimbulkan dampak buruk bagi korban. Pemerintah cq Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkontribusi untuk melanggar hak asasi korban gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai bila hal ini tidak segera diatasi” ungkap Khalid Saifullah, Koordinator Koalisi Lumbung Derma (1/11)

Sudah tujuh hari gempa dan tsunami melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun proses tanggap darurat berjalan sangat lamban. BPBD Sumatera Barat sebagai institusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Penanggulangan Bencana No 24 tahun 2007 sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana namun masih mengandalkan pihak luar dalam mengkoordinir penyelenggaraan penanggulangan bencana Kab. Kepulauan Mentawai.

Lambanya respon dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berdampak terhadap menumpuknya bantuan di berbagai Posko, baik di Posko Pusdalops di Padang maupun posko BPBD Mentawai di Sikakap. Pemerintah mentenggarai faktor buruknya cuaca sebagai penyebab tidak lancarnya distribusi bantuan.

Menurut pantauan lapangan Koalisi Lumbung Derma, disamping factor geografis dan cuaca persoalan yang paling mendasar adalah minimnya dukungan transportasi dan komunikasi yang semestinya ini harus segera dari awal diinternvensi oleh pemerintah, karena kondisi ini dalam kondisi normalpun sudah menjadi kendala utama di Kab. Kep. Mentawai.

Menurut jaringan relawan Lumbung Derma di Sikakap, Kortanius Sabeleake, Saat ini persoalan utama bukan lagi kurangnya persediaan boat/kapal kecil pengangkut bantuan dari Sikakap ke kampung-kampung yang terkena dampak bencana. Saat ini hampir seluruh SKPD dari Sipora sudah mengerahkan banyak boat ke Sikakap,namun akibat koordinasi atau manajemen yang lemah, boat tersebut menumpuk di Sikakap. Pengelolaan bantuan yang dikoordinir pemerintah hampir tidak tahu siapa melakukan apa. Buruknya koordinasi merupakan faktor determinan terhambatnya bantuan ke kampung-kampung.

Lumbung Derma mengakui kendala cuaca di lapangan, tetapi faktor cuaca tidak layak untuk selalu dijadikan alasan untuk tidak mendistibusikan bantuan. Untuk menyiasati kendala cuaca, lumbung derma mengusulkan agar kapal-kapal besar milik militer, polisi, ASDP dan PELNI digerakkan mendekat sampai jarak yang aman untuk berlabuh disekitar kampung-kampung yang terkena bencana. Dari jarak tersebut bantuan diangkut ke daratan dengan menggunakan boat-boat kecil yang sebisa mungkin dioperatori orang lokal yang lebih berpangalaman dan berpengetahuan terhadap karakteristik ombak .

Kortanius mengatakan bahwa opsi di atas lebih baik dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan pemerintah saat ini. Saat ini kapal-kapal besar membongkar muatan bantuan di Sikakap, kota kecamatan, dan kemudia dari Sikakap mendistribuikannya ke kampung-kampung yang terkena bencana lewat boat kecil. Tentu boat kecil tidak mampu membawa bantuan ke kampung-kampung dengan jarak tempuh 2-4 jam saat cuaca buruk seperti sekarang ini. Cara ini tidak efektif untuk mendistribuikan ke masyarakat di kampung-kampung.

“Sangat tidak bijak Pemerintah berlindung dibalik buruknya cuaca” tandas Khalid.

Ia menegaskan, lambannya pendistribusian bantuan tidak lebih hanyalah karena tidak siapnya pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana terutama dalam melakukan respon tanggap darurat Masyarakat lokal yang sangat mengerti dan punya kearifan lokal terkait kondisi cuaca harusnya menjadi aktor kunci proses respon tanggap darurat. Lambanya penangganan tanggap darurat ini dikhawatirkan justru akan menambah jumlah korban jiwa di daerah yang kena dampak Gempabumi yang diikuti tsunami ini.

Koalisi Lumbung Derma mendesak pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pasca gempabumi dan tsunami Mentawai. Selain itu, penting pula melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor kunci proses tanggap darurat.

“Kami juga mendesak pemerintah sesegera mungkin memaksimalkan penggunaan peralatan transportasi militer, menjamin dan mengamankan pasokan BBM, menjamin tidak akan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi korban” imbuhnya lagi.

Menurut Khalid, berdasarkan pengalaman jejaring Lumbung Derma yang telah bekerja selama 15 tahun di Mentawai, diperlukan setidaknya 10 helikopter capung, 50 speedboat, 25 kapal motor menengah, 5 kapal rumah sakit dan 500 tenaga medis yang terdiri dari 100 orang dokter dan 400 orang perawat untuk melayani penyaluran bantuan dan perawatan korban luka parah dan ringan serta pengungsi yang sudah tidak punya tempat berteduh.

Gempa berkekuatan 7,2 SR yang terjadi 25 Oktober 2010 pada tengah malam di Kabupaten Kelupalaun Mentawai, telah menyebabkan Tsunami. Bencana ini setidaknya telah merenggut korban 435 orang meninggal dan ratusan orang lainnya masih dilaporkan hilang.

Keterangan lebih lanjut: Koalisi LUMBUNG DERMA
Jl. Kampung Nias I No. 21 Padang, Tlp. 0751-35528
Kontak Person: Koordinator Posko, Yosef Sarogdok 081363416483. Email: puputkunen@yahoo.co.id, Koordinator Lumbung Derma Khalid Saifullah 081363482946 Email : kucianglia@yahoo.com