Memperkuat Kelembagaan Petani

Oleh : Efri S. Bahri *)

BADAN Pusat Statistik dalam Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2011 menyebutkan, bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen).

Disebutkan pula, bahwa selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011).

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin

Rabu, 30 November 2011 – 14:32:54 WIB | hit 31
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin

Oleh : Efri S. Bahri *)

Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada persoalan tingginya jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi miskin.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kemiskinan 2010 yang mencapai 31 juta atau sebesar 13,33 persen.

Persoalan ini menjadi serius karena besarnya jumlah masyarakat yang tergolong miskin. Untuk mengatasi persoalan ini, negara, dalam hal ini pemerintah, swasta dan sektor ketiga, perlu didorong untuk memberikan perhatian serius mengatasi problem kemiskinan tersebut.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kapasitas atau kualitas masyarakat miskin. Institut Manajemen Zakat (IMZ) mengidentifikasi terdapat 4 (empat) problem SDM yang dialami oleh keluarga miskin. Pertama, keluarga miskin tidak mampu membiayai anaknya di sekolah negeri karena tingginya biaya SPP, harga buku dan seragam serta biaya ujian reguler, ujian negara dan sebagainya.

Kedua, anak-anak keluarga miskin jarang bisa masuk ke sekolah negeri karena rendahnya kemampuan mereka sehingga tidak memenuhi persyaratan nilai minimum yang dikehendaki.

Urgensi Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat

Oleh: Efri S. Bahri, SE,.Ak,. M.Si

Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui: bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan.

Posisi Tawar Petani Indonesia Lemah

Haluan Kamis, 24 Februari 2011 00:56. Agustus 2011, pemerintah Indonesia akan mengimpor beras untuk menjaga stok nasional agar negara aman dari ancaman krisis pangan. Pertanyaannya, apa yang salah dengan Indonesia sebagai negara agraris?

Kalau dilihat sejarah, menurut Greertz, Clifford (1976), dalam buku ‘Involusi Pertanian’, proses perubahan ekologi di Indonesia, bila dibandingkan antara Indonesia dengan Jepang dalam sektor pertanian, terutama padi, terdapat beberapa persamaan, seperti ; hasil padi per hektare di Jawa dan di Jepang dari kurun waktu (1868-1970) adalah sama, keadaan masyarakat yang sifatnya sama-sama feodal, penduduk yang sama-sama padat dan sistem pertanian sawah dengan lahan yang tidak begitu luas

Namun setelah 49 tahun berlalu, kondisi ini ternyata nasib petani Indonesia kesejahteraannya jauh di bawah kesejahteraan petani Jepang. Hal ini ditunjukkan data BPS tahun 2010, dimana jumlah penduduk miskin di pedesaan di seluruh indonesia mencapai 19,93 juta jiwa. Artinya, sebahagian besar masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan tersebut adalah petani dari sekitar 38 juta rumah tangga petani yang terdata. Ini menunjukkan jumlah petani mencapai 44 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, atau setengah dari penduduk Indonesia masih tergantung kepada pertanian.

Update Info Pasca Tsunami Mentawai

November 1, 2010 4:58:26 PM

Siaran Pers
KOALISI LUMBUNG DERMA
“Tanggap Darurat Lamban, Ancam Kemanusiaan”

“Distribusi bantuan yang lamban akan menimbulkan dampak buruk bagi korban. Pemerintah cq Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkontribusi untuk melanggar hak asasi korban gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai bila hal ini tidak segera diatasi” ungkap Khalid Saifullah, Koordinator Koalisi Lumbung Derma (1/11)

Sudah tujuh hari gempa dan tsunami melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun proses tanggap darurat berjalan sangat lamban. BPBD Sumatera Barat sebagai institusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Penanggulangan Bencana No 24 tahun 2007 sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana namun masih mengandalkan pihak luar dalam mengkoordinir penyelenggaraan penanggulangan bencana Kab. Kepulauan Mentawai.

Lambanya respon dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berdampak terhadap menumpuknya bantuan di berbagai Posko, baik di Posko Pusdalops di Padang maupun posko BPBD Mentawai di Sikakap. Pemerintah mentenggarai faktor buruknya cuaca sebagai penyebab tidak lancarnya distribusi bantuan.